Home
Search results “Bupati sampit kalteng mining”
KORUPSI 5.8 TRILIUN BUPATI KOTIM DITANGKAP KPK SERTA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
 
02:39
KORUPSI 5.8 TRILIUN BUPATI KOTIM DITANGKAP KPK SERTA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA Korupsi Rp5,8 Triliun, Bupati Kotim Resmi Jadi Tersangka KPK VIVA.CO.ID  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi selaku tersangka korupsi proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di Pemkab Kotawaringin Timur 2010-2012. Tiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining di Kotawaringin Timur periode 2010-2015. Kader PDIP itu diduga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp5,8 Triliun dan US$711 ribu. "Tersangka SH selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, di kantor KPK, Kuningan Persada Jakarta Selatan, Jumat, 1 Februari 2019.
Views: 14204 Ukhuwah TV
KPK MENETAPKAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR-KALIMANTAN TENGAH,SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI IUP
 
14:27
#savekpk #tersangka #bupatikorupsi #bupatikotawaringintimur #kalimantantengah KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan lengah, Supian Hadi, sebagai tersangka korupsi dalam penerbitan lzin Usaha Pertambangan (IUP) Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, pun menyayangkan sampai terjadinya korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) "KPK sangat prihatin atas kondisi ini bagaimana potensi sumber daya alam yang begitu besar dikuasai hanya oleh sekelompok pengusaha, ucap Laode di Gedung Merah Putih KPKSetiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019) Menurutnya, berdasarkan kajian SDA KPK jugaa menemukan sejumlah persoalan terkait tumpang tindih wilayah dan potensi kerugian keuangan negara dari praktik bisnis yang tidak beretika dan melanggar aturan "Di antaranya menunggak pajak, tidak membayar royalti, dan tidak melakukan jaminan reklamasi pasca tambang," imbuhnya Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPKmenemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2012. Tersangka Supian Hadi selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan "Dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada PT FMA (Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010-2015," tutur Laode. Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lebih lanjut, Laode mengatakan, setelah dilantik selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, Supian mengangkat teman-teman dekatnya yang merupakan tim suksesnya sebagai Direktur dan Dirut pada PT FMA dan mendapat masing masing jatah 5 persen saham PT FMA Pada Maret 2011, Supian menerbitkan Surat Keputusan ljin Usaha Pertambangan (SK IUP) Operasi Produksi seluas 1.671 hektare kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan "Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki selumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan/AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap," ujarnya Sejak November 2011, PT FMA telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan bauksit dan melakukan ekspor ke China Pada akhir November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan surat pada Supian agar menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan oleh PT FMA, namun perusahaan tambang tersebut tetap melakukan kegiatan pertambangan hingga 2014 Akibat perbuatan SH memberikan izin usaha pertambangan atas nama PT FMA tidak sesuai dengan ketentuan, menurut ahli pertambangan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang dihitung dari nilai hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan hidup, darn kerugian kehutanan," kata Laode. Selanjutnya pada Desember 2010, lanjut Laode, memenuhi permohonan PT Bl maka Supian menerbitkan SK IUP eksplorasi untuk PT Bl tanpa melalui proses lelang Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP) dan sebelumnya PT Bl tidak memiliki Kuasa Pertambangan (KP). "Pada Februari 2013, SH menerbitkan SK IUP tentang Persetujuan Peningkatan lzin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bl meskipun tanpa dilengkapi dokumen AMDAL," ungkapnya. Pada April 2013, Supian selaku Bupati Kotawaringin Timur menerbitkan keputusan tentang lzin Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Bauksit oleh PT B dan keputusan tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit oleh PT BI "Bahwa berdasarkan perizinan tersebut sejak Oktober 3, PT Bl melakukan ekspor bauksit. Akibat perbuatan SH tersebut maka PT Bl telah melakukan kegiatan produksi yang menurut ahli Pertambangan diduga menimbulkan kerugian yang dihitung dari hasil produksi senilai setelah dikurangi royalti yang telah dibayarkan dan kerugian lingkungan," tuturnya Kemudian pada April 2011, Supiah menerbitkan IUP Eksplorasi pada PT AIM tanpa melalui proses lelang Wilayah ljin Usaha Pertambangan (WIUP) padahal PT AIM sebelumnya tidak memiliki Kuasa Penambangan (KP) "Akibat perbuatan SH tersebut, PT AIM melakukan kegiatan eksplorasi yang merusak lingkungan dan akibatnya diduga menimbulkan kerugian lingkungan," ujar Laode. Diduga, kata dia, terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM. Jangan lupa dukung kami dibawah ini SUBSCRIBE Share Like Koment Terima kasih... Info ini dihimpun dari berbagai sumber.
Views: 834 UMBU PUBLIK CHANNEL
KPK Tetapkan Bupati Kotim dari PDIP Supian Hadi Sebagai Tersangka
 
02:55
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Politisi PDIP itu diduga telah menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian IUP kepada tiga perusahaan, yakni PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM) di Kotawaringin Timur periode 2010-2015. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada Jumat (1/2), mengatakan, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan Supian Hadi. Diduga atas perbuatan Supian, keuangan negara merugi hingga Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS. Kerugian negara tersebut dihitung berdasarkan eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM. Selain itu, Supian diduga telah menerima sejumlah barang mewah dan uang tunai.  Supian setidaknya menerima mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta dan mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar. Supian juga menerima uang sebesar Rp 500 juta yang diduga diterima melalui pihak lain.
Views: 5003 Scorp News
DHUARRRR! Korupsi Rp5,8 Triliun, Kader PDIP Bupati Kotim Jadi Tersangka KPK, Setara dengan BLBI
 
02:51
Berita Politik Pilihan Oposisi Jangan Lupa Like , Share dan Subcsribe. Trims. KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP). Menurut KPK, dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini setara kasus korupsi e-KTP dan BLBI. Kader PDIP itu diduga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp5,8 Triliun dan US$711 ribu. "Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti KTP Elektronik (Rp 2,3 triliun) dan BLBI (Rp 4,58 triliun)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019). Laode menjelaskan kerugian negara dihitung berdasar hasil produksi pertambangan Bauksit, serta kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Fajar Mentaya Abadi, PT BI Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Selain menimbulkan kerugian negara, Supian juga setidaknya menerima mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta dan mobil Hummer H3 senilai Rp1,35 miliar. "Selain itu, uang sebesar Rp500 juta yang diduga diterima melalui pihak lain," kata Laode. Ditambahkan Laode, setelah dilantik sebagai Bupati Kotawaringin Timur, Supian mengangkat teman-teman dekat yang juga tim suksesnya sebagai Direktur dan Direktur Utama pada PT Fajar Mentaya Abadi dan mendapat jatah saham masing-masing sebesar 5 persen. Supian Hadi adalah Bupati Kotawaringin Timur yang menjabat dua periode, periode 2010–2015 kemudian terpilih lagi untuk periode 2016-2021. Supian Hadi juga menjabat Ketua­ Dewan Penasihat DPC PDIP Kotim. If the owner of the picture , video or of the song, want me to delete this video he can send me a message and I will delete it immediately.
Views: 3622 Berita Pilihan
Jejak Kasus Perizinan Tambang yang Membelit Supian Hadi
 
01:10
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi tersandung kasus tindak pidana korupsi. Dia diduga menerima suap dari penerbitan izin tambang ilegal dengan total sebesar Rp 2,56 miliar. Akibat perbuatannya, negara juga dirugikan hingga Rp 5,8 triliun.
Views: 1116 RADAR SAMPIT
Memalukan!! KPK Tetapkan Supian Kader PDIP Tersangka Korupsi Dengan Jumlah Fantastis 5,8T
 
02:18
KPK Tetapkan Supian Kader PDIP Tersangka Korupsi Dengan Jumlah Fantastis 5,8T Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi (SH) yang juga Kader PDIP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur, Kalimantan. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke Penyidikan dan menetapkan SH sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019). Diduga Supian Hadi selama periode 2010-2015 telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT FMA (PT. Fajar Mentaya Abadi), PT Bl (PT. Billy Indonesia), dan PT AIM (PT. Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010 2015. Syarif menjelaskan, Supian saat diangkat menjadi Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang merupakan tim suksesnya sebagai petinggi di perusahaan-perusahaan tersebut. Sumber: Merdeka
Views: 723 Gustria Ernis
Viral semangat para pegawai  pLN kaltara  (PLTD) daerah pesisir
 
01:57
Review Pembangit listrik (PLTD) yg berada di daerah sedulun, kec sesayap kalimantan utara., semangat para pegawai pLN untuk daerah pesisir yg lebih terang
Views: 53 Dani Jk
Kalahkan Kasus e-KTP, Kerugian Negara Akibat Korupsi Bupati Kotawaringin Timur Rp 5,8 Triliun
 
01:46
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi, sebagai tersangka korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Kotawaringin Timur. "Hari ini, kami sampaikan perkembangan salah satu penanganan perkara dengan indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK, seperti KTP-elekronik (Rp2,3 triliun) dan BLBI (Rp4,58 triliun)," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2012. Tersangka Supian Hadi selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekomonian. "Dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada PT FMA (Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010-2015," ucap Laode. Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lebih lanjut, Laode mengatakan, setelah dilantik selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, Supian mengangkat teman-teman dekatnya yang merupakan tim suksesnya sebagai Direktur dan Dirut pada PT FMA dan mendapat masing masing jatah 5 persen saham PT FMA. Pada Maret 2011, Supian menerbitkan Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan (SK IUP) Operasi Produksi seluas 1.671 hektare kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan. "Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki selumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan/AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap," tuturnya. *sumber : TRIBUNNEWS.COM
Views: 13 Gama Galih
Ada Korupsi Rp 5,8 Triliun, Kubu 01 Mingkem! Malah Ributin Dimana Prabowo Jumatan
 
01:58
Media Islam Channel Subcribe Media Islam Channel https://www.youtube.com/channel/UCa5kFwRTDYzF-XUea6f596g?sub_confirmation=1 Pada tanggal 1 Februari 2019 diberitakan bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi selaku tersangka korupsi proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di Pemkab Kotawaringin Timur 2010-2012. Tiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining di Kotawaringin Timur periode 2010-2015. Kader PDIP itu diduga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp5,8 Triliun dan US$711 ribu. Tanpa ada berita dari media, publik tidak tahu ada skandal yang luar biasa merugikan negara. Dalam hal ini, media yang pertama kali memberitakan, lalu disambut oleh publik di medsos. Bagaimana sambutan publik? Drone Emprit melihat di media sosial dan media online. Menggunakan kata kunci "korupsi" yang difilter dengan kata triliun, 5.8, bupati, dan koltim. Dalam periode dua minggu ini, didapatkan percakapan yang relevan tentang skandal korupsi ini. Hasilnya? Dari grafik tren, percakapan mulai naik baru tanggal 2 Februari. Namun kemudian turun lagi. Naik lagi pada tanggal 6 Februari, ketika pihak PDIP minta agar korupsi ini tidak dikaitkan dengan partai PDIP. Kalau melihat peta SNA, ternyata hanya kubu oposisi atau 02 yang mempercakapkan kasus ini. Sedangkan dari kubu 01 diam sama sekali. Tak tampak adanya cluster dari 01 yang mempermasalahkan ataupun menjelaskan soal korupsi ini. Top influencer hampir semua dari kubu 02 dan ada media online seperti Viva dan Detikcom. Status yang paling banyak dishare adalah dari @helmifelis dan @CakKhum. Namun melihat trend pada hari ini, 8 Februari, tampaknya percakapan sudah surut lagi. Closing: Bukankah korupsi 5.8 T ini luar biasa? Sudah jelas merugikan negara. Mengapa kalah gegap gempita dibanding isu "Dimana Prabowo Jumatan"? Note : Gambar hanya ilustrasi Disclaimer : Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. If the owner of the video , picture or of the song, want me to delete this video he can send me a message and I will delete it immediately.
Views: 183 Media Islam Channel
Kadernya Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun, PDIP akan Ambil Tindakan Pemecatan
 
03:44
Like, Share, Comment & Subscribe THANKS! Kadernya Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun, PDIP akan Ambil Tindakan Pemecatan Jakarta - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi, ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sekitar Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Supian akan mengambil langkah pemecatan. "Kalau dari kejadian-kejadian sebelumnya, kalau yang namanya korupsi, kemudian pemerkosaan, narkoba, itu otomatis dipecat," ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun kepada wartawan, Rabu (6/2/2019). Watubun menegaskan setiap kader partai yang terlibat korupsi akan dipecat. Sanksi pemecatan terhadap kader PDIP yang terlibat korupsi ditegaskan Watubun sudah sering diterapkan. "Ya sama, pengurus ataupun anggota biasa sama kalau urusan masalah korupsi otomatis kita pecat. Dulu beberapa ketua DPD kan yang pernah terjadi. Itu otomatis kita ambil tindakan pemecatan," sebut Komarudin Watubun. "Kalau lewat proses partai kan berarti masuk ke kategori kader partai dong," kata dia saat ditanya soal posisi Supian Hadi di PDIP. Sekali lagi Watubun menegaskan kader yang sudah terbukti korupsi akan langsung dipecat. "Semua, semua kalau yang sudah di... ada kan yang ditangkap basah, OTT. Ada yang oleh KPK sudah tentukan bahwa yang bersangkutan korupsi ya kita pecat," ucap anggota DPR itu. Dalam kasus ini, KPK menduga Supian menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan yang dimaksud ialah PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining). Supian diduga menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan itu belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. Dugaan kerugian negara Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu itu disebut KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Selain terlibat dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Supian diduga menerima dua mobil mewah dan uang. Penerimaan itu diduga masih terkait perizinan bagi ketiga perusahaan tersebut. "Terkait dengan sejumlah pemberian izin tersebut, diduga SH (Supian Hadi) selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 telah menerima mobil Toyota Land Cruiser seharga Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp 1,35 miliar, dan uang Rp 500 juta," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).
Views: 37 HOTSPOT INDONESIA
Bupati Kader PDIP Korupsi Rp 5,8 T, PD: Aji Mumpung Selagi Berkuasa
 
05:01
Bupati Kader PDIP Korupsi Rp 5,8 T, PD: Aji Mumpung Selagi Berkuasa sumber Jawapos Kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi dikecam banyak pihak. Bukan tanpa sebab, kader PDI Perjuangan itu diduga telah merugikan negara dengan angka yang fantastis dari praktik haramnya tersebut, yakni Rp 5,8 triliun. Tindak korupsi yang dilakukan kader PDIP ini pun langsung menuai komentar dari Politikus Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahean. Menurutnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Supian bisa dikategorikan sebagai mega korupsi. Sekaligus, kasus ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat koruptif. "Rp 5,8 T ini sangat fantastis. Ini menjadi gambaran nyata betapa kekuasaan sekarang sangat korup," kata Ferdinand kepada JawaPos.com, Jumat (8/2). Dia mencatat, tertangkapnya anak buah Megawati ini menambah daftar panjang kader PDIP yang telah tertangkap korupsi. Bahkan, Ferdinand menegaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu sangat jelas terbukti memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. "Bupati kader PDIP ini bisa mencuri uang negara dalam jumlah sangat besar. Ini menunjukkan bahwa partai penguasa PDIP yang juga, partainya Jokowi memanfaatkan kesempatan. Aji Mumpung selagi berkuasa," tuturnya. Di sisi lain, kata dia, kejadian ini bisa dapat menjadi penegasan bahwa pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran sebesar 25 persen merupakan kejadian yang nyata. Hal itu semakin diperkuat dengan data KPK yang menyebutkan bahwa korupsi di daerah bisa mencapai 40 persen. "Ini menjadi masuk akal dan sangat layak dipercaya. Jadi, Terbukti, apa yang disampaikan oleh Prabowo bukan isu, bukan tuduhan tapi ada fakta-faktanya. Jadi Jokowi sebaiknya memeriksa diri dan internal apakah memang sudah benar bersih atau cuma pura-pura bersih saja," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka kasus suap yang diduga menyebabkan keuangan negara rugi triliunan rupiah. Dalam kasus ini, Supian Hadi yang sekarang masih menjabat bupati untuk periode 2016-2021, diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk mempermudah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan US$711 ribu (Rp 9,94 miliar). yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM. Laode juga menyatakan kasus ini merupakan salah satu kasus yang terhitung menyebabkan kerugian negara cukup besar. Kasus SH disebut bisa dibandingkan dengan kasus besar lain yang pernah ditangani KPK. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti e-KTP (Rp 2,3 Triliun) dan BLBI (Rp 4,58 Triliun). Laode menjelaskan, SH sebagai Bupati Kotawaringin untuk periode 2010-2015, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang dimilikinya. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai peraturan dikatakan mampu menyebabkan kerugian perekonomian negara. Menurut para ahli, kerugian negara disebabkan dari hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan hidup, dan kerugian hutan. Dalam kasus ini Supian Hadi diduga menerima satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1.350.000.000, dan uang sebesar Rp500 juta. Atas dugaan tersebut, Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Editor : Dimas Ryandi Reporter : Igman Ibrahim
Views: 86 Riwen Dai
KPK Tetapkan SUPIAN Bupati Kotawaringin Kader PDIP Tersangka Korupsi !
 
03:06
KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi sebagai tersangka. Dia diduga melakukan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di wilayahnya. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan SH (Supian Hadi) sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019). Perkara yang menjerat Supian diusut KPK dari penyelidikan. Supian diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangannya lewat pemberian IUP kepada PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotim. Sumber https://bit.ly/2MUNEY9 https://bit.ly/2GrzEnz Fanpage https://bit.ly/2PxyEz4 Instagram https://bit.ly/2E0ndgN
Views: 81 Gema News
Kader PDIP Pecahkan Rekor Korupsi Rp5,8 Triliun, Ketua DPP Bilang Begini
 
04:11
Kader PDIP Pecahkan Rekor Korupsi Rp5,8 Triliun, Ketua DPP Bilang Begini sumber news.rakyatku.com Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi memecahkan rekor korupsi di Indonesia. KPK menyebut dia merugikan negara Rp5,8 triliun. Jauh lebih besar dari BLBI yang hanya Rp4,5 triliun. Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan kerugian negara USD 711 ribu. Supian diduga kuat telah memberikan izin untuk menambang bagi tiga perusahaan yakni PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining (AIM) di Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode 2010-2015. Padahal, ketiga perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan penambangan di kabupaten tersebut. ketiga perusahaan itu diduga kuat memberikan suap kepada Supian. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, beberapa dokumen belum dipenuhi oleh perusahaan tersebut antara lain izin lingkungan atau AMDAL dan tidak memiliki kuasa pertambangan. Bahkan, dua perusahaan bisa diberikan izin walau tidak mengikuti proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan, terhadap tiga perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin tahun 2010-2012," ujar Syarif Jumat pekan lalu. Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan dalam jumlah luar biasa. Angkanya mencapai Rp5,8 triliun dan US$711 ribu. Nilai kerugian keuangan negara itu, disebut KPK, jauh lebih besar dari kasus yang pernah mereka tangani selama ini, antara lain KTP elektronik dan pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengakui Supian adalah kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Namun, dia meminta kasus ini tidak dikait-kaitkan dengan PDIP. "Oh, tidak ada kaitannya sama sekali, bahkan prinsip PDIP kan jelas, kader yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi yang tegas. Sudah jelas sekali, sudah berkali-kali dilakukan," ujar Hendrawan seperti dikutip Detikcom, Rabu (6/2/2019). Hendrawan menegaskan, PDIP menjunjung tinggi pewujudan pemerintahan yang bersih. Sikap tersebut, katanya, merupakan komitmen yang sudah ditegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu berkali-kali. "Komitmen partai terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih terhadap integritas kader dan seterusnya itu sudah ceto. Istilahnya ceto welo-welo, sudah sangat jelas," tegas Hendrawan. Sementara Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan partainya akan memecat kader yang terlibat korupsi. Senada dengan Watubun, Hendrawan menegaskan kader yang terlibat korupsi akan dikenai sanksi tegas. "Tentu kalau terbukti dan melakukan penyalahgunaan keuangan negara, terus abuse of power, penyalahgunaan kewenangan itu pasti sanksinya tegas," sebut Hendrawan. Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengaku menyesal kader partainya kembali jadi tersangka korupsi. "Menyesal banget. Mengapa tidak bisa dia seperti Risma (Wali Kota Surabaya), Anas (Bupati Banyuwangi), Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) yang jadi model KPK untuk kebijakan antikorupsi," kata Eva. "Semoga 200-an pimpinan daerah yang lain bisa kita cegah, nggak ketularan (korupsi)," imbuh Eva.
Views: 53 Riwen Dai
Suatu hari di desa manjalin kotawaringin timur kalimantan tengah
 
02:50
Perjalanan di desa menjalin kotawaringin timur kalimantan tengah dekat dengan tambang batu bara Pt. WMgK Video title: Suatu hari di desa menjalin kotawaringin timur kalimantan tengahCopyrighted song: Stuck in Nostalgia (Besnine Remix)Claimed by: Believe Music
Views: 1003 Yudi Cristian
KPK TETAPKAN SUPIAN KADER PDIP TERS4NGK4 K0RUPS! DGN JUMLAH FANTASTIS 5.8 T;BUPATI KOTA WARINGIN;
 
01:39
Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi (SH) yang juga Kader PDIP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur, Kalimantan. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke Penyidikan dan menetapkan SH sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019). Diduga Supian Hadi selama periode 2010-2015 telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT FMA (PT. Fajar Mentaya Abadi), PT Bl (PT. Billy Indonesia), dan PT AIM (PT. Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010 2015. Syarif menjelaskan, Supian saat diangkat menjadi Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang merupakan tim suksesnya sebagai petinggi di perusahaan-perusahaan tersebut. Sumber: Merdeka
Views: 15371 Inspirasi News
Syahrin Daulay on REDD+ (Bahasa)
 
04:19
Syahrin Daulay, Head of Central Kalimantan Development Agency talks at Forests Indonesia Conference
Dukungan Anti Hoax Pemuda Kalteng
 
00:12
Anti Hoax, Anti Narkoba dan Pilkada Damai 2018
Views: 34 Bambang Susilo
Rayakan Hari Jadi ke-80, Sinar Mas Galang Restorasi Bagi Korban Bencana Alam
 
01:01
Di usianya yang menginjak tahun ke-80, Sinar Mas berupaya untuk tak hanya tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan bersama masyarakat, tapi juga peduli serta berbagi dengan sesama. Itu sebabnya, perayaan ulang tahun ini berisikan kemitraan bersama beberapa perusahaan lain, Tzu Chi Sinar Mas, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam aksi kemanusiaan bagi korban bencana alam di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungi media sosial kami di: Instagram: https://www.instagram.com/sinar_masid/ Twitter: https://twitter.com/Sinar_MasID Facebook: https://www.facebook.com/SinarMasID/ Website: http://sinarmas.com/ #SinarMas #80ThnSinarMas #TumbuhBersama #PeduliPaluDonggala #PeduliLombok
Views: 143 Sinar Mas
EKSPEDISI PENGIRIMAN PAKET DARI SURABAYA KE Buol, Donggala, Morowali
 
00:58
ARAEXPRESS Ekspedisi : Telp. : 031-5910365, 72597500 Website : WWW.ARAEXPRESS.COM Jl. Kalidami No. 26 Surabaya (Samping Kampus Universitas Airlangga) Buka Jam 09.00 -- 17.00 Untuk Jasa Pengiriman Barang dapat ditempuh dengan menggunakan Jalur Laut dan Udara, untuk pelayanan kami selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan memberikan layanan jasa yang berkualitas, tepat waktu, serta bertanggung-jawab ARAEXPRESS adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Jasa Pengiriman barang dari Surabaya ke seluruh kota hingga ke pelosok di Indonesia, atas latar belakang adanya peluang untuk memasuki pasar konsumen yang membutuhkan jasa pengiriman barang secara cepat dan aman. jasa ekspedisi dan paket pengiriman barang tujuan dari surabaya ke kota Kalimantan Selatan, Adaro, Ampah, Amuntai, Asam Asam, Balangan, Paringin, Banjarbaru, Banjarmasin, Barabai, Bati Bati, Batulicin, Binuang, Kandangan, Kintab, Kota Baru, Kurau, Marabahan, Martapura, Murung Pudak, Pagatan, Pelaihari, Pulau Laut, Purucahu, Rantau, Satui, Sungai Danau, Takisung, Tamiyang Laying, Tanah Laut, Tanjung Kalimantan Barat, Pontianak, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sekadau, Singkawang, Sintang, Bengkayang, Kapuas Hulu, Mempawah, Nanga Pinoh, Landak, Ngabang, Putussibau, Melawi Kalimantan Tengah, Buntok, Kasongan, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Pulang Pisau, Sampit Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Batu Kajang, Sangata, Sanga Sanga, Berau, Handil, Tarakan, Nunukan, Muara Badak, Muara Jawa, Tanjung Redep, Tanjung Selor, Tanah Grogot, Tenggarong Sulawesi Selatan, Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gorontalo, Gowa, Jeneponto, Majene, Makale, Makassar, Malili, Mamuju, Maros, Massamba, Palopo, Pangkajene, Pangkep, Pare Pare, Pinrang, Polewali, Selayar, Sidenrang, Sinjai, Soroako, Sungguminasa, Takalar, Tanah Toraja, Watampone, Watansopeng sulawesi tengah, palu, donggala, luwuk, poso sulawesi tenggara, kendari, bau bau, kolaka, pomala sulawesi utara, manado, bitung, gorontalo, kotamobago, tomohon, kota raya Sumatera Utara, Medan, Aceh, Lhoksumawe, Pematang Siantar, Kisaran, Rantau Prapat, Sibolga, Padang Sidempuan, Bierun, Binjai, Kaban Jahe, Berastagi, Tebing Tinggi, Tarutung, Natal, Sidikalang, Pakpak, Dolok Sanggul, Porsea, Balige, Perdagangan, Meulaboh, Tapak Taun, Takegon, Kutacane Riau Daratan, Pekanbaru, Air Molek, Bagan Batu, Bangkinang, Bengkalis, Bagan Siapi Api, Belilas, Dumai, Duri, Kandis, Pangkalan Kerinci, Tembilahan, Rengat, Ukui, Lirik, Taluk Kuantan, Lipat Kain, Ujung Batu, Pasir Pangaraian, Perewang, Siak, Sorek, Sungai Pakning sumatera selatan, palembang, batu raja, lahat, lubuk linggau, indralaya, martapura, karya agung, prabumulih, tanjung enim, pangkal pinang, mentok, mariana, berastagi, pangkalan balai, tanjung pandan, intirup, sei gerong, boring, karya jaya, tebing tinggi Palembang, Batu Raja, Lahat, Lubuk Linggau, Prabumulih, Tanjung Enim, Pangkal Pinang sumatera barat, padang, pariaman, bukit tinggi, payah kumbuh, batu sangkar, damasraya, kota baru, sungai rumbai, lumbuk basung, simpang empat, ujung gading, painan, solok, lubuk singkaping, padang panjang, pasaman, sijunjung Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Payah Kumbuh, Batu Sangkar, Kota Baru, Solok bandar lampung, lampung, kota bumi, bandar jaya, metro, kalianda, gedong tataan, gading rejo, piring sewu, talang padang, gistis, tanggamus, kalirejo Bandar Lampung, Lampung Kota, Kalianda, Tanggamus jambi, jambi, muara bungo, rimbo bujang, muara tebo, kuamang kuning, sungai penuh, bangko, sorolangun, singkut, pamenang, tembesi, sungai renggat, dulian, kuala tungkal, tebing tinggi, muara jambi, tanjung jabung Jambi, Muara Bungo, Muara Tebo, Bangko, Tebing Tinggi bengkulu, bengkulu, kaur, manna, seluma, muko muko, kenari, puh, air muring, arga makmur, lais, ketaun, putrid hijau, curup kepulauan riau, batam, tanjung pinang, tanjung balai karimun, tanjung batu, selat panjang Bengkulu, Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun bali & nusa tenggara, denpasar, singaraja, buleleng, mataram, sumbawa besar, alas, sumbawa barat, taliwang, aik suning, sekongkang, batu hijau, bima, dompu, ende, maumere, kupang, larantuka, atambua, soe, kefamenanu, ruteng, labuan bajo, bajawa, waingapu Bali, Denpasar, Nusa Tenggara, Singaraja, Buleleng, Mataram, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Taliwang, Bima, Dompu, Maumere, Kupang, Atambua, Bajo, Waingapu Maluku, papua, ambon, ternate, namlea, tobelo, tual, saumlaki, jayapura, merauke, manokwari, timika, biak, sorong, kaimana, fak fak, nabire, serui, wamena
Views: 135 sheina putri